Determinants of Corruption Rate in Papua- Indonesia
Keywords:
Audit Opinion, Audit Follow-up, Internal Control Weaknesses and Corruption Level
Abstract
This study aims to analyze the effect of audit opinion, audit follow-up and internal control system weaknesses on the level of corruption. The research object used is the Local Government Audit Results and the Level of Corruption in the Regency/City of Papua Province for 2017 – 2019. Based on the results of the data collection process carried out, there were 81 research samples. The analysis used in this study is logistic regression. This study finds that audit opinion, audit follow-up, and internal control weaknesses do not affect the level of corruption in Papua province.
Downloads
Download data is not yet available.
References
1. Abdunayimova, D. (2020). Alternative Dispute Resolution Clause. The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW), 2(2), 1-5.
2. Abror, S., & Haryanto, H. (2014). Audit Pemerintah Dan Pengendalian Korupsi: Bukti Dari Data Panel Provinsi Di Indonesia. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
3. Afif, M. F. (2013). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Persepsi Korupsi Pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember.
4. Agung Rai, I. G. (2010). Audit Kinerja Pada Sektor Publik. Salemba Empat.
5. Antaranews. (2019). Kilas Balik Kepala Daerah Yang Terjerat Kpk Sepanjang 2019.
6. Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). Auditing And Assurance Service An Integrated Approach. Pearson Education Limited.
7. Arifianti, H. (2013). Payamta., Dan Sutaryo. 2013. Pengaruh Pemeriksaan Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi Xvi, 2477–2505.
8. Dwiputrianti, S. (2008). Efektifitas Laporan Hasil Temuan Pemeriksaan Dalam Mewujudkan Reformasi Tranparansi Fiskal Dan Akuntabilitas Sektor Publik (2001-2008) Di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 5(4), 02.
9. Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment And Review. Academy Of Management Review, 14(1), 57–74.
10. Emerson, P. M. (2006). Corruption, Competition And Democracy. Journal Of Development Economics, 81(1), 193–212. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jdeveco.2005.04.005
11. Ermansyah, D. (2010). Memberantas Korupsi Bersama Kpk:(Komisi Pemberantasan Korupsi); Kajian Yuridis Normatif Uu Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Uu Nomor 20 Tahun 2001 Versi Uu Nomor 30 Tahun 2002. Sinar Grafika.
12. Evans, J. H., & Patton, J. M. (1987). Signaling And Monitoring In Public-Sector Accounting. Journal Of Accounting Research, 130–158.
13. Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm Spps 23. Universitas Diponegoro.
14. Giroux, G. (1989). Political Interests And Governmental Accounting Disclosure. Journal Of Accounting And Public Policy, 8(3), 199–217.
15. Heriningsih, S., & Marita, M. (2013). Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa). Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi Pembangunan, 11(1), 67–78.
16. Heriningsih, S., & Rusherlistyani, R. (2014). Pengungkapan Laporan Keuangan, Kelemahan Spi, Dan Ketaatan Pada Perundang-Undangan Dianalisis Dari Opini Auditor.
17. Huefner, R. J. (2011). Fraud Risks In Local Government: An Analysis Of Audit Findings. Journal Of Forensic & Investigative Accounting, 3(3), 111–125.
18. Husna, N., Rahayu, S., & Triyanto, D. N. (2017). Effects Of Audit Opinions And Audit Findings On Corruption Levels (Study On Regional Governments In Indonesia In 2016). Eproceedings Of Management, 4(2).
19. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. Journal Of Financial Economics, 3(4), 305–360.
20. Kartono, K. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Andi.
21. Kbbi. (N.D.). Arti Kata Korupsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online.
22. Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. (2011). Pendidikan Anti Korupsi. Biro Kerja Sama Dan Komunikasi Publik, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.
23. Lilis, S. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Pengawasan Legislatif Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Provinsi, Kabupaten, Kota Tahun 2014.
24. Liu, J., & Lin, B. (2012). Government Auditing And Corruption Control: Evidence From China’s Provincial Panel Data. China Journal Of Accounting Research, 5(2), 163–186.
25. Mardiasmo. (2005). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi.
26. Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyanigrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Persepsi Korupsi Pada Pemerintah Daerah Tingkat Ii Tahun 2008-2010. Seminar Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan.
27. Morgan, A. L. (1998). The Asia Foundation. In Consultant.
28. Najah, A. F. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi Diy. Accounting Analysis Journal, 2(3).
29. Nurshafa, F. (2020, September). Terjerat Korupsi Pada 2019-2020, Ini Kepala Daerah Yang Dicokok Kpk. Idn Times Jabar.
30. Permendagri No 73. (2009). Pp No. 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat [.
31. Philp, M. (1997). Defining Political Corruption. Political Studies, 45(3), 436–462. Https://Doi.Org/10.1111/1467-9248.00090
32. Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan Dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi Di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 4(1), 73–90. Https://Doi.Org/10.24815/Jdab.V4i1.4933
33. Rini, R., & Sarah, A. (2014). Opini Audit Dan Pengungkapan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya Dengan Korupsi Di Indonesia. Etikonomi. Https://Doi.Org/10.15408/Etk.V13i1.1875
34. Seralurin, Y. C., Larasati, R., & Pattiasina, V. (2020). Institutional Ownership as Moderation of Execution Price Relationship and Employee Stock Ownership Program (ESOP): A Company Performance Evaluation. The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW), 2(2), 85-99.
35. Larasati, R., Seralurin, Y. C., & Sesa, P. V. S. (2020). Effect of Profitability on Carbon Emission Disclosure. The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW), 2(2), 182-195.
36. Setyaningrum, D. (2015). Kualitas Auditor, Pengawasan Legislatif Dan Pemanfaatan Hasil Audit Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Isertasi. Universitas Indonesia: Depok.
37. Setyaningrum, Dyah, & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 9(2), 154–170.
38. Setyapurnama, Y. S., & Norpratiwi, A. M. V. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Peringkat Obligasi Dan Yield Obligasi. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 7(2). Https://Doi.Org/10.20961/Jab.V7i2.61
39. Sucahyo, H. (2013). Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa). Buletin Ekonomi.
40. Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia). Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
41. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D. Alfabeta.
42. Sukrisno, A., & Hoesada, J. (2009). Bunga Rampai Auditing. Salemba Empat.
43. Tarmizi, R., Khairudin, K., & Jayadi, A. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Setelah Memperoleh Opini Wtp. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(2).
44. Transparansi Internasional Indonesia. (2017). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Transparency International Indonesia.
45. Umar, H. (2012). Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi. Jurnal Akuntansi Dan Auditing, 8(2), 109–122.
46. Utomo, W. P., Diana, N., & Afifudin, A. (2018). Pengaruh Opini Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Kementerian/Lembaga Di Indonesia). Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 7(05).
47. Wardahayati, Sarwani, A. (2018). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Tindak Lanjut Audit, Serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 6014, 314–335.
2. Abror, S., & Haryanto, H. (2014). Audit Pemerintah Dan Pengendalian Korupsi: Bukti Dari Data Panel Provinsi Di Indonesia. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
3. Afif, M. F. (2013). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Persepsi Korupsi Pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember.
4. Agung Rai, I. G. (2010). Audit Kinerja Pada Sektor Publik. Salemba Empat.
5. Antaranews. (2019). Kilas Balik Kepala Daerah Yang Terjerat Kpk Sepanjang 2019.
6. Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). Auditing And Assurance Service An Integrated Approach. Pearson Education Limited.
7. Arifianti, H. (2013). Payamta., Dan Sutaryo. 2013. Pengaruh Pemeriksaan Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi Xvi, 2477–2505.
8. Dwiputrianti, S. (2008). Efektifitas Laporan Hasil Temuan Pemeriksaan Dalam Mewujudkan Reformasi Tranparansi Fiskal Dan Akuntabilitas Sektor Publik (2001-2008) Di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 5(4), 02.
9. Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment And Review. Academy Of Management Review, 14(1), 57–74.
10. Emerson, P. M. (2006). Corruption, Competition And Democracy. Journal Of Development Economics, 81(1), 193–212. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jdeveco.2005.04.005
11. Ermansyah, D. (2010). Memberantas Korupsi Bersama Kpk:(Komisi Pemberantasan Korupsi); Kajian Yuridis Normatif Uu Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Uu Nomor 20 Tahun 2001 Versi Uu Nomor 30 Tahun 2002. Sinar Grafika.
12. Evans, J. H., & Patton, J. M. (1987). Signaling And Monitoring In Public-Sector Accounting. Journal Of Accounting Research, 130–158.
13. Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm Spps 23. Universitas Diponegoro.
14. Giroux, G. (1989). Political Interests And Governmental Accounting Disclosure. Journal Of Accounting And Public Policy, 8(3), 199–217.
15. Heriningsih, S., & Marita, M. (2013). Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa). Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi Pembangunan, 11(1), 67–78.
16. Heriningsih, S., & Rusherlistyani, R. (2014). Pengungkapan Laporan Keuangan, Kelemahan Spi, Dan Ketaatan Pada Perundang-Undangan Dianalisis Dari Opini Auditor.
17. Huefner, R. J. (2011). Fraud Risks In Local Government: An Analysis Of Audit Findings. Journal Of Forensic & Investigative Accounting, 3(3), 111–125.
18. Husna, N., Rahayu, S., & Triyanto, D. N. (2017). Effects Of Audit Opinions And Audit Findings On Corruption Levels (Study On Regional Governments In Indonesia In 2016). Eproceedings Of Management, 4(2).
19. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. Journal Of Financial Economics, 3(4), 305–360.
20. Kartono, K. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Andi.
21. Kbbi. (N.D.). Arti Kata Korupsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online.
22. Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. (2011). Pendidikan Anti Korupsi. Biro Kerja Sama Dan Komunikasi Publik, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.
23. Lilis, S. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Pengawasan Legislatif Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Provinsi, Kabupaten, Kota Tahun 2014.
24. Liu, J., & Lin, B. (2012). Government Auditing And Corruption Control: Evidence From China’s Provincial Panel Data. China Journal Of Accounting Research, 5(2), 163–186.
25. Mardiasmo. (2005). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi.
26. Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyanigrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Persepsi Korupsi Pada Pemerintah Daerah Tingkat Ii Tahun 2008-2010. Seminar Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan.
27. Morgan, A. L. (1998). The Asia Foundation. In Consultant.
28. Najah, A. F. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi Diy. Accounting Analysis Journal, 2(3).
29. Nurshafa, F. (2020, September). Terjerat Korupsi Pada 2019-2020, Ini Kepala Daerah Yang Dicokok Kpk. Idn Times Jabar.
30. Permendagri No 73. (2009). Pp No. 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat [.
31. Philp, M. (1997). Defining Political Corruption. Political Studies, 45(3), 436–462. Https://Doi.Org/10.1111/1467-9248.00090
32. Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan Dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi Di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 4(1), 73–90. Https://Doi.Org/10.24815/Jdab.V4i1.4933
33. Rini, R., & Sarah, A. (2014). Opini Audit Dan Pengungkapan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya Dengan Korupsi Di Indonesia. Etikonomi. Https://Doi.Org/10.15408/Etk.V13i1.1875
34. Seralurin, Y. C., Larasati, R., & Pattiasina, V. (2020). Institutional Ownership as Moderation of Execution Price Relationship and Employee Stock Ownership Program (ESOP): A Company Performance Evaluation. The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW), 2(2), 85-99.
35. Larasati, R., Seralurin, Y. C., & Sesa, P. V. S. (2020). Effect of Profitability on Carbon Emission Disclosure. The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW), 2(2), 182-195.
36. Setyaningrum, D. (2015). Kualitas Auditor, Pengawasan Legislatif Dan Pemanfaatan Hasil Audit Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Isertasi. Universitas Indonesia: Depok.
37. Setyaningrum, Dyah, & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 9(2), 154–170.
38. Setyapurnama, Y. S., & Norpratiwi, A. M. V. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Peringkat Obligasi Dan Yield Obligasi. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 7(2). Https://Doi.Org/10.20961/Jab.V7i2.61
39. Sucahyo, H. (2013). Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa). Buletin Ekonomi.
40. Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia). Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
41. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D. Alfabeta.
42. Sukrisno, A., & Hoesada, J. (2009). Bunga Rampai Auditing. Salemba Empat.
43. Tarmizi, R., Khairudin, K., & Jayadi, A. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Setelah Memperoleh Opini Wtp. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(2).
44. Transparansi Internasional Indonesia. (2017). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Transparency International Indonesia.
45. Umar, H. (2012). Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi. Jurnal Akuntansi Dan Auditing, 8(2), 109–122.
46. Utomo, W. P., Diana, N., & Afifudin, A. (2018). Pengaruh Opini Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Kementerian/Lembaga Di Indonesia). Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 7(05).
47. Wardahayati, Sarwani, A. (2018). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Tindak Lanjut Audit, Serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 6014, 314–335.
Published
2021-11-13
How to Cite
Larasati, R., & Bleskadit, N. H. (2021). Determinants of Corruption Rate in Papua- Indonesia. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 2(11), 42-53. Retrieved from https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/271
Section
Articles
Copyright (c) 2021 Rudiawie Larasati, Novalia Herlina Bleskadit
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
